HUMAS USU – Universitas Sumatera Utara (USU) melalui tim pakar multidisiplin terlibat dalam Program Pra-Studi Kelayakan Tahun Anggaran 2027 melalui skema Hilirisasi Riset-Dorongan Teknologi Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek RI). Program tersebut diarahkan untuk mengkaji kesiapan teknologi SELCARE, sebuah platform digital berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung deteksi dini, pemantauan, dan pelatihan fungsi kognitif pada lansia.&nbsp;
Ketua tim, Prof. Dr. Reni Asmara Ariga, <a href="http://S.Kp">S.Kp</a>., MARS., menjelaskan bahwa kajian yang dilakukan tidak berhenti pada pengembangan teknologi. Tim juga melihat sejauh mana SELCARE dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara lebih luas sebelum memasuki tahap hilirisasi.
“Posisi kami bukan sekadar mengembangkan teknologinya, tetapi menilai apakah SELCARE sudah memiliki kesiapan yang memadai untuk masuk ke tahap hilirisasi,” jelas Prof. Reni.
SELCARE menggabungkan AI Adaptive Cognitive Assessment, pemantauan kondisi pengguna secara longitudinal, serta Decision Support System. Integrasi tersebut memungkinkan platform memberikan rekomendasi latihan kognitif yang lebih sesuai dengan kondisi pengguna sekaligus membantu tenaga kesehatan dalam proses pengambilan keputusan.
Melibatkan Lima Pakar dengan Keahlian Berbeda
Untuk mendapatkan gambaran kelayakan yang lebih menyeluruh, kajian SELCARE dilakukan oleh lima pakar dengan latar belakang keilmuan yang berbeda. Prof. Reni Asmara Ariga bertindak sebagai Ketua Tim Pakar yang mengoordinasikan keseluruhan proses sekaligus mengintegrasikan hasil kajian dari berbagai aspek.
Tim tersebut juga melibatkan Dr. Erna Budhiarti Nababan, <a href="http://M.IT">M.IT</a>. sebagai pakar teknologi informasi dan kecerdasan buatan/ teknis; Prof. Dr. Arlina Nurbaity Lubis, S.E., MBA. sebagai pakar manajemen pemasaran/ pasar dan model bisnis; Prof. Dr. Khaira Amalia Fachrudin, S.E., Ak., MBA. sebagai pakar keuangan dan risiko; serta Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI. sebagai pakar regulasi dan legal.
Masing-masing pakar melakukan kajian sesuai bidang keahliannya. Hasilnya kemudian dibahas dan disatukan untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan SELCARE secara keseluruhan. Tim juga akan melibatkan Focus Group Discussion (FGD) dan business matching untuk mempertemukan teknologi tersebut dengan calon mitra yang berpotensi mendukung proses hilirisasi.
“Kolaborasinya bersifat multidisiplin. Setiap pakar melakukan kajian sesuai kompetensinya, kemudian hasilnya kami integrasikan dalam satu kerangka penilaian kelayakan,” ungkap Prof. Reni.
Mengukur Kesiapan Teknologi dan Jalur Hilirisasi
Dalam kajian tersebut, tim akan melihat sejumlah aspek yang menjadi dasar untuk menentukan arah pengembangan SELCARE. Penilaian mencakup kesiapan teknologi, aspek teknis, pasar dan model bisnis, keuangan serta kelayakan ekonomi, risiko, legal dan regulasi, hingga rencana hilirisasi.
Pada sisi teknis, tim akan melihat kesiapan teknologi beserta bukti validasinya. Sementara dari sisi pasar dan bisnis, kajian diarahkan untuk mengetahui kebutuhan pengguna, kondisi pasar, kompetitor, model bisnis, serta kemungkinan strategi komersialisasi.
Aspek keuangan juga menjadi bagian penting untuk melihat kebutuhan investasi, biaya, potensi pendapatan, dan kelayakan ekonomi. Di sisi lain, kajian risiko dan legal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai potensi risiko, termasuk perlindungan kekayaan intelektual, perizinan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Menurut Prof. Reni, inovasi tidak cukup hanya dinilai dari sisi teknologinya. Potensi pemanfaatan juga perlu dibuktikan melalui kajian yang terukur agar teknologi yang dikembangkan benar-benar memiliki arah implementasi yang jelas.
“Kami harus membuktikan kesiapan teknis, kebutuhan pasar, model bisnis, aspek regulasi, kelayakan finansial, serta risiko implementasinya. Jadi, inovasi harus dibuktikan dengan evidence, bukan hanya klaim,” tegasnya.
Membuka Peluang Pemanfaatan di Layanan Kesehatan Lansia
SELCARE memiliki potensi untuk dikembangkan pada berbagai lingkungan layanan kesehatan yang berkaitan dengan lansia. Platform tersebut dapat diarahkan untuk mendukung layanan di puskesmas, posyandu lansia, klinik, rumah sakit, panti wreda, maupun layanan kesehatan berbasis komunitas.
Salah satu keunggulan yang dikaji dari SELCARE terletak pada penggabungan asesmen kognitif adaptif berbasis AI, pemantauan kondisi pengguna dalam jangka waktu tertentu, dan sistem pendukung keputusan dalam satu platform. Pendekatan adaptif memungkinkan tingkat kesulitan asesmen menyesuaikan dengan performa pengguna.
Meski demikian, tim pakar tetap menempatkan bukti dan kesiapan implementasi sebagai dasar utama dalam menentukan arah pengembangan teknologi tersebut.
Menyiapkan Rekomendasi untuk Tahap Selanjutnya
Setelah seluruh rangkaian kajian selesai, tim menargetkan tersusunnya Pra-Studi Kelayakan yang dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah SELCARE berikutnya. Hasil kajian nantinya akan memberikan gambaran mengenai posisi teknologi saat ini, aspek yang masih perlu diperkuat, serta jalur hilirisasi yang dapat ditempuh.
Selain itu, tim akan mengidentifikasi calon pengguna dan mitra potensial yang dapat mendukung pengembangan SELCARE. FGD dan business matching menjadi bagian dari upaya tersebut agar kebutuhan teknologi dapat dipertemukan dengan pihak yang memiliki kapasitas untuk mengimplementasikannya.
“Output akhirnya bukan sekadar menyatakan teknologi ini layak atau tidak layak, tetapi memberikan rekomendasi yang operasional: apa yang harus diperbaiki, siapa calon pengguna atau mitranya, model implementasinya, kebutuhan pengembangan berikutnya, serta strategi untuk mengurangi risiko sebelum masuk ke tahap hilirisasi,” tutur Prof. Reni.

HUMAS USU – Universitas Sumatera Utara (USU) melalui tim pakar multidisiplin terlibat dalam Program Pra-Studi Kelayakan Tahun Anggaran 2027 melalui skema Hilirisasi Riset-Dorongan Teknologi Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek RI). Program tersebut diarahkan untuk mengkaji kesiapan teknologi SELCARE, sebuah platform digital berbasis web yang dikembangkan untuk

Tim Pakar USU Kaji Kesiapan SELCARE Menuju Hilirisasi Teknologi Kesehatan Lansia

Universitas

Bambang Riyanto, S.S., M. Si

Kesenjangan antara Indonesia bagian barat dan timur tercermin dari perbedaan akses pendidikan, kesehatan, hingga layanan keuangan, terus menjadi tantangan struktural yang sulit diuraikan hanya dengan pertumbuhan ekonomi semata. Di tengah persoalan inilah, pertanyaan tentang kebijakan apa yang paling efektif untuk menekan ketimpangan menjadi semakin mendesak untuk dijawab secara empiris, bukan sekadar normatif.
 Menjawab persoalan tersebut, Dr. Paidi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU), melakukan penelitian berjudul Examining the Connection Between Financial Inclusion and Income Inequality in Indonesia pada jurnal internasional Economies (MDPI). Riset yang dilakukan oleh peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU) membedah faktor-faktor penentu ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Berdasarkan analisis data panel dinamis dari 33 provinsi sepanjang tahun 2015 hingga 2023. Namun, untuk Kalimantan Utara dikecualikan karena keterbatasan data pada awal periode penelitian yang dikumpulkan dari sumber resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia. Rentang waktu 2015 hingga 2023 dipilih karena mencakup periode penerapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), sekaligus periode krisis akibat pandemi COVID-19, dua momentum yang sama-sama memengaruhi lanskap ketimpangan dan akses keuangan masyarakat.
 Empat variabel utama diuji pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan: Indeks Inklusi Keuangan, Indeks Pembangunan Manusia, investasi asing, dan investasi domestik. Indeks inklusi keuangan dalam penelitian ini dibangun menggunakan pendekatan Principal Component Analysis (PCA) sehingga mampu merepresentasikan akses, ketersediaan, dan penggunaan layanan keuangan secara lebih komprehensif. Untuk menguraikan hubungan sebab-akibat di antara variabel-variabel ini, sekaligus mengantisipasi kemungkinan bahwa ketimpangan saat ini juga dipengaruhi oleh kondisi ketimpangan di tahun-tahun sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) dua tahap, sebuah metode ekonometrika yang dirancang khusus untuk data panel dinamis. Seluruh hasil model telah melalui serangkaian uji validitas dan uji autokorelasi untuk memastikan temuan yang dihasilkan kredibel secara metodologis.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia memiliki tingkat persistensi yang sangat tinggi. Dengan kata lain, provinsi yang mengalami ketimpangan tinggi pada suatu periode cenderung tetap mengalami kondisi serupa pada periode berikutnya apabila tidak terdapat intervensi kebijakan yang kuat. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan bukan hanya dipengaruhi kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga merupakan akumulasi faktor-faktor struktural yang telah berlangsung dalam jangka panjang.
 Studi ini juga membuktikan bahwa perluasan akses keuangan formal terbukti berkorelasi negatif dan signifikan dengan ketimpangan pendapatan sehingga perluasan inklusi keuangan berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan ekonomi, sementara investasi asing cenderung terkonsentrasi pada sektor padat modal dan wilayah yang telah maju sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah apabila tidak diimbangi kebijakan yang lebih inklusif. Di samping itu, investasi domestik menunjukkan hubungan positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi domestik masih terkonsentrasi pada wilayah yang telah berkembang sehingga belum mampu berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Hasil kajian ini memberikan kontribusi empiris bagi perumusan kebijakan inklusi keuangan yang lebih terarah, sekaligus menjadi masukan strategis dalam upaya pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah di Indonesia.
 Dalam penelitiannya, Dr. Paidi melihat karakteristik unik Indonesia sebagai negara kepulauan yang menciptakan kesenjangan inklusi keuangan secara struktural di beberapa wilayah, yaitu infrastruktur perbankan konvensional masih sulit menjangkau masyarakat. Kondisi geografis inilah yang menurutnya menjadikan Indonesia kasus yang berbeda dari negara-negara dengan wilayah kontinental, sekaligus menjadi alasan mengapa inklusi keuangan berpotensi berperan sebagai mekanisme koreksi dalam kerangka institusional yang sangat terdesentralisasi.
 Temuan utama dari penelitian ini berasaldari variabel inklusi keuangan. Semakin luas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, mulai dari tabungan, kredit mikro, hingga layanan pembayaran digital, semakin kecil ketimpangan pendapatan antarprovinsi yang tercatat. Dr. Paidi menjelaskan bahwa akses keuangan formal memungkinkan rumah tangga berpendapatan rendah keluar dari jerat rentenir dan lembaga keuangan informal berbunga tinggi, sekaligus memberi mereka modal untuk mengembangkan usaha produktif secara mandiri. Pola ini konsisten dengan temuan riset serupa di berbagai negara berkembang, dari Ekuador hingga kawasan Afrika yang menunjukkan bahwa akses keuangan formal berfungsi sebagai jalur pemerataan ekonomi dari bawah.
 Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan arah hubungan yang sejalan dengan teori, di mana semakin tinggi kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, semakin rendah ketimpangan yang terjadi, namun pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik dalam rentang waktu penelitian ini. Bukan berarti pembangunan manusia tidak relevan, riset ini justru mengindikasikan bahwa dampaknya baru akan terasa dalam jangka panjang, terutama disebabkan oleh kesenjangan kualitas pendidikan antarprovinsi di Indonesia. Sebagai contoh, antara Provinsi DKI Jakarta dan Papua masih terlampau lebar untuk menghasilkan efek pemerataan yang seragam dalam jangka pendek.
 Temuan yang mengejutkan justru datang dari sisi investasi. Investasi asing yang masuk ke Indonesia selama ini cenderung terkonsentrasi pada sektor padat modal, seperti manufaktur berat dan pertambangan yang tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal, serta terpusat di wilayah-wilayah yang secara infrastruktur sudah maju seperti Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Alih-alih menjadi mesin pemerataan, konsentrasi investasi tersebut berisiko memperlebar jurang ekonomi antara wilayah yang menerima investasi besar dengan wilayah yang tertinggal.
 Menurut Paidi, temuan ini bukan berarti investasi asing harus dibatasi, melainkan perlu diarahkan ulang. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong investasi ke sektor padat karya dan wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan benar-benar dirasakan secara merata, bukan hanya terkonsentrasi di kawasan-kawasan yang sudah maju.
 Dari temuan tersebut, penelitian Paidi menawarkan arah kebijakan yang lebih tajam dibanding sekadar imbauan umum untuk "memperluas akses keuangan". Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya, disarankan untuk lebih diarahkan dengan skema penjaminan kredit khusus bagi provinsi-provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi agar benar-benar menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan terbawah. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, penelitian ini juga merekomendasikan agar perluasan fintech dan layanan agent banking seperti Laku Pandai diprioritaskan dibandingkan pembangunan kantor cabang bank secara fisik karena dinilai lebih efisien menjangkau wilayah terpencil. Selain itu, proyek investasi asing berskala besar disarankan untuk diwajibkan membangun keterkaitan rantai pasok dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitarnya, alih-alih beroperasi sebagai kantong ekonomi yang terpisah dari masyarakat lokal.
 Penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pengembangan sektor keuangan, tetapi juga dapat menjadi salah satu kebijakan strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah di Indonesia. Dengan dukungan pembangunan manusia yang lebih merata dan kebijakan investasi yang lebih inklusif, pemerataan kesejahteraan diharapkan dapat dicapai secara lebih berkelanjutan.
 Paidi turut menekankan bahwa temuannya memiliki korelasi statistik yang kuat dari data sembilan tahun terakhir, namun bukan berarti hubungan sebab-akibat yang berlaku mutlak di setiap kondisi. Ia mendorong penelitian lanjutan untuk menguji kemungkinan adanya titik ambang batas. Misalnya, apakah inklusi keuangan baru benar-benar efektif menurunkan ketimpangan setelah kualitas sumber daya manusia suatu daerah mencapai level tertentu, serta perbandingan mekanisme antara Indonesia bagian barat dan timur yang memiliki karakteristik infrastruktur keuangan yang berbeda.
 Riset ini menjadi salah satu bukti nyata bagaimana kajian akademik dari FEB USU tidak berhenti pada tataran teori, melainkan menawarkan basis empiris yang dapat langsung menjadi rujukan bagi perumus kebijakan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Penulis: Zulfahmi Purba Narasumber/Peneliti: Dr. Paidi SE. M.Si &nbsp;

Examining the Connection Between Financial Inclusion and Income Inequality in Indonesia pada jurnal internasional Economies (MDPI)

Peneliti USU Bongkar Kunci Turunkan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Dr. Paidi, SE., M.Si.

Hasilnya, meski STH menurun signifikan, prevalensi anemia tetap berfluktuasi, dan setelah dikontrol faktor sosial-ekonomi, STH tidak lagi berpengaruh signifikan — anemia balita justru ditentukan oleh Indeks Pembangunan Manusia, sementara anemia perempuan usia subur oleh akses air minum aman dan cakupan layanan kesehatan universal. Temuan ini mendorong strategi penanggulangan anemia yang tidak lagi bertumpu tunggal pada program cacingan, melainkan pada intervensi lintas sektor.
 Anemia dan penyakit tropis terabaikan (neglected tropical diseases/NTD) seperti infeksi cacing tanah telah lama dipandang sebagai dua masalah kesehatan yang saling terkait erat, terutama karena keduanya memiliki sebaran geografis dan faktor risiko yang tumpang tindih di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Studi berjudul Impact of soil-transmitted helminths infections on anemia burden: a global analysis of children under five and reproductive-age women, yang dipublikasikan di jurnal BMC Public Health (2025) oleh Rahayu Lubis, Fauzi Budi Satria, Rasmaliah, Jemadi, dan Siti Khadijah Nasution dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, bersama Rafdzah Ahmad Zaki dari University of Malaya, menguji ulang asumsi tersebut dalam skala global menggunakan data 187 negara dari 2015 hingga 2019.
 Di banyak negara berkembang, anemia dan cacingan sering dianggap sebagai satu paket masalah yang otomatis akan membaik bersamaan begitu program pemberian obat cacing massal digencarkan. Anemia sendiri bukan persoalan kecil: kondisi penurunan kadar hemoglobin ini memengaruhi sekitar 1,62 miliar orang di dunia, dan pada balita maupun ibu hamil dampaknya bisa bersifat jangka panjang, mulai dari gangguan perkembangan kognitif hingga peningkatan risiko kematian. Balita membutuhkan zat besi lebih banyak untuk tumbuh kembang, sementara perempuan usia subur menghadapi kebutuhan zat besi ekstra akibat siklus reproduksi dan kehamilan — dua kelompok dengan alasan fisiologis berbeda, namun sama-sama rentan terhadap anemia dan sama-sama menjadi sasaran program eliminasi NTD yang dicanangkan WHO menuju target 2030.
 Untuk menjelaskan mengapa dua kondisi ini bisa saling terkait namun juga bisa saling lepas di tingkat populasi, tim peneliti menggunakan kerangka SYSRA yang biasa dipakai untuk membedah interaksi antara program penyakit menular dan sistem kesehatan yang lebih luas. Empat faktor confounding dimasukkan dalam kerangka ini: Indeks Cakupan Kesehatan Semesta (UHC), indikator air dan sanitasi sesuai SDG 6.1 dan 6.2, efektivitas pemerintahan (Government Effectiveness), dan Indeks Pembangunan Manusia. Logika di baliknya sederhana — infeksi cacing dan anemia sama-sama tumbuh subur di lingkungan dengan sanitasi buruk, layanan kesehatan terbatas, dan tata kelola pemerintahan yang lemah, sehingga tanpa mengontrol faktor-faktor ini, hubungan STH-anemia yang teramati bisa jadi semu.
 Secara metodologis, studi ini bersifat ekologis, artinya unit analisisnya adalah negara, bukan individu. Data prevalensi STH dan anemia diambil dari basis data Global Burden of Disease (GBD), sedangkan data UHC, air-sanitasi, efektivitas pemerintahan, dan IPM masing-masing bersumber dari WHO, Worldwide Governance Indicators Bank Dunia, dan UNDP. Untuk mengklasifikasikan negara ke dalam kategori prevalensi rendah dan tinggi, peneliti memakai pendekatan Receiver Operating Characteristic (ROC) Clustering yang dinilai lebih andal dalam menentukan titik potong klasifikasi. Uji paired t-test digunakan untuk melihat perubahan tahunan, uji chi-square untuk menguji hubungan antarvariabel, dan regresi logistik berganda untuk mengidentifikasi faktor yang benar-benar berpengaruh terhadap anemia setelah saling dikontrol satu sama lain.
 Temuan pertama yang muncul dari analisis tren adalah penurunan signifikan prevalensi STH setiap tahun sepanjang 2015–2019, baik pada balita maupun perempuan usia subur — sebuah indikasi bahwa upaya global seperti pemberian obat cacing massal dan perbaikan sanitasi mulai membuahkan hasil. Namun pola yang sama tidak terjadi pada anemia. Prevalensi anemia berfluktuasi sepanjang periode yang sama, tidak menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Secara angka, prevalensi STH pada balita (87,37 per 100.000 populasi) jauh lebih rendah dibanding pada perempuan usia subur (10.140,04 per 100.000), tetapi pola ini justru terbalik pada anemia: prevalensi anemia balita (248,29 per 100.000) secara signifikan lebih tinggi dibanding perempuan usia subur (104,37 per 100.000).
 Dari 187 negara yang dianalisis, sedikit lebih dari separuh (52,94%) tergolong memiliki prevalensi anemia rendah, sementara 47,06% sisanya tergolong tinggi. Negara-negara dengan beban anemia tinggi cenderung sama: IPM rendah, efektivitas pemerintahan buruk, infrastruktur air-sanitasi minim, dan cakupan UHC rendah — sebuah gambaran khas kerentanan struktural yang saling menumpuk di satu wilayah yang sama.
 Bagian paling menarik dari studi ini muncul ketika seluruh faktor dianalisis bersama-sama lewat regresi logistik. Pada level bivariat (chi-square), STH terlihat berhubungan signifikan dengan anemia pada balita, memunculkan kesan bahwa cacingan memang berkontribusi pada anemia anak. Tetapi begitu dikontrol dengan IPM, efektivitas pemerintahan, air-sanitasi, dan UHC secara bersamaan, hubungan itu menghilang — STH tidak lagi menjadi faktor yang signifikan memengaruhi anemia, baik pada balita (OR=1,62; p=0,59) maupun perempuan usia subur (OR=0,59; p=0,21). Yang justru terbukti berpengaruh nyata pada anemia balita adalah IPM: negara dengan IPM rendah berisiko 14,17 kali lebih tinggi memiliki prevalensi anemia balita yang tinggi (p&lt;0,05). Sementara pada perempuan usia subur, dua faktor yang terbukti berpengaruh adalah akses air minum aman sesuai SDG 6.1 (OR=3,98; p&lt;0,05) dan cakupan UHC (OR=4,09; p&lt;0,05) — negara dengan akses air aman rendah atau cakupan UHC rendah memiliki risiko anemia tinggi pada perempuan usia subur yang jauh lebih besar.
 Temuan ini bertolak belakang dengan sejumlah studi sebelumnya yang secara konsisten melaporkan hubungan positif antara STH dan anemia, baik pada anak maupun perempuan usia subur. Perbedaan ini kemungkinan besar berakar pada sifat ekologis studi ini, yang menangkap pola di tingkat negara, bukan di tingkat individu — sehingga faktor-faktor struktural seperti pembangunan manusia dan akses layanan kesehatan tampil lebih dominan dibanding efek biologis langsung dari infeksi cacing terhadap kadar hemoglobin seseorang. Perbedaan cakupan program pengendalian cacingan antarnegara turut disebut sebagai kemungkinan penjelas lain atas ketidaksesuaian ini dengan literatur sebelumnya.
 Implikasinya, penanggulangan anemia pada balita dan perempuan usia subur tidak bisa lagi disandarkan secara tunggal pada program eliminasi cacingan, betapapun pentingnya program tersebut sebagai bagian dari agenda NTD global. Studi ini menunjukkan bahwa jalur intervensi yang lebih menentukan justru berada di luar sektor kesehatan yang sempit: pembangunan manusia secara menyeluruh untuk melindungi balita, serta perluasan akses air minum aman dan cakupan kesehatan semesta untuk melindungi perempuan usia subur. Kebijakan pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur air bersih, dan penguatan sistem jaminan kesehatan perlu berjalan seiring dengan program kesehatan konvensional, bukan sebagai pelengkap.
 Pada akhirnya, studi ini menjadi pengingat bahwa dua masalah kesehatan yang tampak berjalan beriringan secara global — menurunnya infeksi cacing tanah dan tak kunjung membaiknya anemia — sesungguhnya digerakkan oleh mesin yang berbeda. Cacingan mungkin mereda karena obat dan sanitasi, tetapi anemia bertahan karena akar masalahnya jauh lebih dalam: ketimpangan pembangunan, keterbatasan akses air bersih, dan celah dalam sistem kesehatan itu sendiri. Tim peneliti menegaskan bahwa desain ekologis studi ini membatasi kemampuannya untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat di tingkat individu, sehingga penelitian lanjutan dengan data individual dan mempertimbangkan ko-infeksi seperti malaria atau HIV masih diperlukan untuk memperkuat bukti dan mengarahkan intervensi yang lebih tepat sasaran.
&nbsp;
Poin Kunci Riset :&nbsp;
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>Studi ekologis pada 187 negara (2015–2019) menganalisis hubungan infeksi STH dan beban anemia pada balita dan perempuan usia subur (15–49 tahun) menggunakan data Global Burden of Disease.</li>
<li>Prevalensi STH menurun signifikan setiap tahun (p&lt;0,05) pada balita (87,37/100.000) maupun perempuan usia subur (10.140,04/100.000), namun prevalensi anemia berfluktuasi, tidak menurun konsisten.</li>
<li>Prevalensi anemia balita (248,29/100.000) signifikan lebih tinggi dibanding perempuan usia subur (104,37/100.000), p&lt;0,05.</li>
<li>52,94% dari 187 negara memiliki prevalensi anemia rata-rata rendah; 47,06% tinggi.</li>
<li>Analisis multivariat: STH tidak signifikan memengaruhi anemia balita (OR=1,62; p=0,59) maupun perempuan usia subur (OR=0,59; p=0,21).</li>
<li>IPM rendah meningkatkan risiko anemia tinggi pada balita 14,17 kali lipat (OR=14,17; p&lt;0,05; 95% CI 4,25–44,66).</li>
<li>Akses air minum aman rendah (SDG 6.1) meningkatkan risiko anemia tinggi pada perempuan usia subur 3,98 kali lipat (OR=3,98; p&lt;0,05; 95% CI 1,35–11,78).</li>
<li>Cakupan UHC rendah meningkatkan risiko anemia tinggi pada perempuan usia subur 4,09 kali lipat (OR=4,09; p&lt;0,05; 95% CI 1,06–15,69).</li>
</ul>
<hr>
Penulis: Zulfahmi Purba Narasumber/Peneliti: <a class="zReHs" style="-webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0.1);-webkit-text-stroke-width:0px;background-color:rgb(255, 255, 255);color:rgb(26, 13, 171);font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-ligatures:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;orphans:2;outline:0px;text-align:start;text-decoration:none;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;" href="https://fkm.usu.ac.id/id/dosen/rahayu-lubis" jsname="UWckNb" data-ved="2ahUKEwj475SW1vaVAxUVxDgGHeI6D8oQFnoECB0QAQ" ping="/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://fkm.usu.ac.id/id/dosen/rahayu-lubis&amp;ved=2ahUKEwj475SW1vaVAxUVxDgGHeI6D8oQFnoECB0QAQ">Prof. Dr. Rahayu Lubis, M.kes, Ph.d</a>

Impact of soil-transmitted helminths infections on anemia burden: a global analysis of children under five and reproductive-age women

Peneliti USU: Infeksi Cacing Tanah Menurun Global, Tapi Anemia pada Balita dan Perempuan Usia Subur Tak Kunjung Membaik

Prof. dr. Rahayu Lubis, M.Kes, Ph.D

Nelly Anna bersama Evalina Herawati, Novita Anggraini, Jajang Sutiawan, Bagastha Olky Narsiga Bangun, dan Lastrisa Desfa Banjarnahor, tim peneliti dari Universitas Sumatera Utara, turun langsung ke kebun warga untuk membuktikan sendiri apakah pohon jabon yang ditanam berdampingan dengan kopi benar benar tumbuh lebih kerdil dan kayunya lebih buruk seperti yang selama ini dikhawatirkan. Jabon sendiri bukan pohon asing bagi masyarakat, sebab pohon asli Indonesia ini terkenal cepat besar dan kayunya laku dijadikan bahan baku kayu lapis, mebel, hingga peti kemas, bahkan getah dan daunnya sejak dulu dipakai sebagai obat tradisional oleh warga di berbagai daerah.
 Melalui penelitian berjudul “Growth and Wood Physical Properties of Neolamarckia cadamba (Jabon) under Agroforestry System”, tim peneliti mengamati pertumbuhan 161 pohon jabon berusia 13 tahun yang ditanam berdampingan dengan tanaman kopi pada jarak tanam 3×3 meter. Pola tanam ini merepresentasikan sistem agroforestri yang telah lama diterapkan oleh masyarakat di berbagai daerah, sebagai upaya memadukan produksi hasil hutan dan pertanian secara berkelanjutan. Tiga batang di antaranya bahkan rela ditebang demi diteliti lebih dalam, dibelah dari pangkal hingga ujung, dari inti kayu di tengah sampai kulit terluarnya, untuk mengetahui persis bagaimana kualitas kayunya di setiap bagian batang. Kerja lapangan sebesar ini jelas bukan pekerjaan semalam, melainkan buah dari kesabaran dan ketelitian yang jarang dijumpai, sebuah bentuk dedikasi yang pantas diacungi jempol.
 Hasilnya melegakan sekaligus membanggakan bagi siapa pun yang selama ini mengandalkan jabon sebagai sumber penghasilan. Dalam usia tiga belas tahun, jabon di kebun campuran ini rata rata sudah setinggi delapan belas meter dengan diameter batang tiga puluh enam sentimeter, sebuah pencapaian yang solid dan sehat, tidak kalah dibanding jabon yang ditanam sendirian tanpa tetangga tanaman lain. Kebanyakan pohon bahkan tumbuh seragam pada kelas tinggi dan besar yang sama, tanda bahwa pertumbuhannya memang stabil dan bukan sekadar untung untungan pada beberapa batang saja. Lahan tempat penelitian ini berlangsung memang tergolong bersahabat, dengan suhu udara yang sejuk, curah hujan yang cukup, dan tanah yang subur, kondisi yang lazim ditemui di banyak kebun rakyat di Sumatera Utara.
 Peneliti tidak berhenti hanya mengukur tinggi dan besar batang, melainkan membedah kayunya sampai ke seratnya untuk mengetahui seberapa bagus mutunya. Mereka menemukan bahwa bagian pangkal batang menyimpan lebih banyak air dibanding bagian ujung, sementara kepadatan kayunya justru sebaliknya, lebih padat dan berat di bagian ujung ketimbang di pangkal. Temuan sederhana ini ternyata sangat berguna bagi para pengrajin dan industri kayu, sebab mereka jadi tahu persis bagian mana dari batang jabon yang paling cocok dipakai untuk kebutuhan tertentu, misalnya bagian yang lebih padat bisa diprioritaskan untuk produk yang membutuhkan kekuatan lebih, sementara bagian lainnya tetap bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang tidak terlalu menuntut kekuatan tinggi.
 Kabar baiknya, hasil pengujian menunjukkan mutu kayu jabon dari kebun campuran ini tetap berada dalam rentang yang layak untuk industri, setara dengan jabon yang ditanam sendirian tanpa tanaman pendamping. Artinya, kekhawatiran bahwa menanam kopi di sela sela jabon akan merusak kualitas kayunya, terbukti tidak berdasar. Tim peneliti bahkan menemukan sesuatu yang cukup masuk akal namun baru kali ini dibuktikan langsung pada jabon di lahan campuran, yaitu pohon yang tumbuh sangat cepat cenderung memiliki kayu yang sedikit lebih ringan, sebab kayunya masih tergolong muda dan belum sepadat kayu yang tumbuh lebih perlahan, sebuah catatan kecil yang justru menambah kepercayaan pada kejujuran hasil penelitian ini.
 Bagi petani, temuan ini membawa kabar yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari hari dibanding sekadar angka di jurnal ilmiah. Menanam kopi dan jabon berdampingan berarti keluarga petani bisa memetik hasil kopi setiap tahun untuk kebutuhan hidup sehari hari, sambil menabung batang jabon yang kelak bisa dijual sebagai investasi besar puluhan tahun kemudian, tanpa perlu khawatir kualitas kayunya akan mengecewakan saat waktunya tiba untuk dipanen. Pola tanam semacam ini juga menjaga tanah tetap lembap dan subur berkat akar ganda dari kedua tanaman, sehingga kebun tidak mudah longsor atau kering, dan yang tak kalah penting, petani tidak perlu membuka hutan baru demi menanam kayu karena kebutuhan itu sudah bisa dipenuhi dari kebun campuran yang sama.
 Penelitian yang terbit di Asian Journal of Forestry ini pada akhirnya bukan sekadar laporan ilmiah yang berhenti di rak perpustakaan kampus, melainkan kabar baik yang bisa langsung dipakai petani di lapangan untuk mengambil keputusan lebih percaya diri soal lahannya sendiri. Ketekunan tim Nelly Anna dan rekan rekannya menyusuri setiap segmen batang, menimbang setiap sampel kayu, dan menganalisis setiap angka dengan cermat, adalah wujud kerja ilmiah yang benar benar berpihak pada masyarakat kecil. Di tengah kekhawatiran akan hutan yang semakin menyusut, riset dari Universitas Sumatera Utara menghadirkan jalan tengah yang menenangkan, bahwa petani tidak perlu memilih antara kopi atau kayu, sebab keduanya bisa tumbuh bersama, saling menguatkan, dan sama sama membawa berkah bagi keluarga yang merawatnya. &nbsp;

Growth and Wood Physical Properties of Neolamarckia cadamba (Jabon) under Agroforestry System

Menanam Kopi Sembari Menabung Kayu:  Bukti Ilmiah dari Kebun Warga Deli Serdang

Dr. Nelly Anna, S.Hut., M.Si.

Tim Pakar USU Kaji Kesiapan SELCARE Menuju Hilirisasi Teknologi Kesehatan Lansia

Tim Pakar USU Kaji Kesiapan SELCARE Menuju Hilirisasi Teknologi Kesehatan Lansia

Detail Paper

Temukan Artikel Lainnya