Kesenjangan antara Indonesia bagian barat dan timur tercermin dari perbedaan akses pendidikan, kesehatan, hingga layanan keuangan, terus menjadi tantangan struktural yang sulit diuraikan hanya dengan pertumbuhan ekonomi semata. Di tengah persoalan inilah, pertanyaan tentang kebijakan apa yang paling efektif untuk menekan ketimpangan menjadi semakin mendesak untuk dijawab secara empiris, bukan sekadar normatif.

Menjawab persoalan tersebut, Dr. Paidi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU), melakukan penelitian berjudul Examining the Connection Between Financial Inclusion and Income Inequality in Indonesia pada jurnal internasional Economies (MDPI). Riset yang dilakukan oleh peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU) membedah faktor-faktor penentu ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Berdasarkan analisis data panel dinamis dari 33 provinsi sepanjang tahun 2015 hingga 2023. Namun, untuk Kalimantan Utara dikecualikan karena keterbatasan data pada awal periode penelitian yang dikumpulkan dari sumber resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia. Rentang waktu 2015 hingga 2023 dipilih karena mencakup periode penerapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), sekaligus periode krisis akibat pandemi COVID-19, dua momentum yang sama-sama memengaruhi lanskap ketimpangan dan akses keuangan masyarakat.

Empat variabel utama diuji pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan: Indeks Inklusi Keuangan, Indeks Pembangunan Manusia, investasi asing, dan investasi domestik. Indeks inklusi keuangan dalam penelitian ini dibangun menggunakan pendekatan Principal Component Analysis (PCA) sehingga mampu merepresentasikan akses, ketersediaan, dan penggunaan layanan keuangan secara lebih komprehensif. Untuk menguraikan hubungan sebab-akibat di antara variabel-variabel ini, sekaligus mengantisipasi kemungkinan bahwa ketimpangan saat ini juga dipengaruhi oleh kondisi ketimpangan di tahun-tahun sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) dua tahap, sebuah metode ekonometrika yang dirancang khusus untuk data panel dinamis. Seluruh hasil model telah melalui serangkaian uji validitas dan uji autokorelasi untuk memastikan temuan yang dihasilkan kredibel secara metodologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia memiliki tingkat persistensi yang sangat tinggi. Dengan kata lain, provinsi yang mengalami ketimpangan tinggi pada suatu periode cenderung tetap mengalami kondisi serupa pada periode berikutnya apabila tidak terdapat intervensi kebijakan yang kuat. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan bukan hanya dipengaruhi kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga merupakan akumulasi faktor-faktor struktural yang telah berlangsung dalam jangka panjang.

Studi ini juga membuktikan bahwa perluasan akses keuangan formal terbukti berkorelasi negatif dan signifikan dengan ketimpangan pendapatan sehingga perluasan inklusi keuangan berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan ekonomi, sementara investasi asing cenderung terkonsentrasi pada sektor padat modal dan wilayah yang telah maju sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah apabila tidak diimbangi kebijakan yang lebih inklusif. Di samping itu, investasi domestik menunjukkan hubungan positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi domestik masih terkonsentrasi pada wilayah yang telah berkembang sehingga belum mampu berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Hasil kajian ini memberikan kontribusi empiris bagi perumusan kebijakan inklusi keuangan yang lebih terarah, sekaligus menjadi masukan strategis dalam upaya pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah di Indonesia.

Dalam penelitiannya, Dr. Paidi melihat karakteristik unik Indonesia sebagai negara kepulauan yang menciptakan kesenjangan inklusi keuangan secara struktural di beberapa wilayah, yaitu infrastruktur perbankan konvensional masih sulit menjangkau masyarakat. Kondisi geografis inilah yang menurutnya menjadikan Indonesia kasus yang berbeda dari negara-negara dengan wilayah kontinental, sekaligus menjadi alasan mengapa inklusi keuangan berpotensi berperan sebagai mekanisme koreksi dalam kerangka institusional yang sangat terdesentralisasi.

Temuan utama dari penelitian ini berasaldari variabel inklusi keuangan. Semakin luas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, mulai dari tabungan, kredit mikro, hingga layanan pembayaran digital, semakin kecil ketimpangan pendapatan antarprovinsi yang tercatat. Dr. Paidi menjelaskan bahwa akses keuangan formal memungkinkan rumah tangga berpendapatan rendah keluar dari jerat rentenir dan lembaga keuangan informal berbunga tinggi, sekaligus memberi mereka modal untuk mengembangkan usaha produktif secara mandiri. Pola ini konsisten dengan temuan riset serupa di berbagai negara berkembang, dari Ekuador hingga kawasan Afrika yang menunjukkan bahwa akses keuangan formal berfungsi sebagai jalur pemerataan ekonomi dari bawah.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan arah hubungan yang sejalan dengan teori, di mana semakin tinggi kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, semakin rendah ketimpangan yang terjadi, namun pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik dalam rentang waktu penelitian ini. Bukan berarti pembangunan manusia tidak relevan, riset ini justru mengindikasikan bahwa dampaknya baru akan terasa dalam jangka panjang, terutama disebabkan oleh kesenjangan kualitas pendidikan antarprovinsi di Indonesia. Sebagai contoh, antara Provinsi DKI Jakarta dan Papua masih terlampau lebar untuk menghasilkan efek pemerataan yang seragam dalam jangka pendek.

Temuan yang mengejutkan justru datang dari sisi investasi. Investasi asing yang masuk ke Indonesia selama ini cenderung terkonsentrasi pada sektor padat modal, seperti manufaktur berat dan pertambangan yang tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal, serta terpusat di wilayah-wilayah yang secara infrastruktur sudah maju seperti Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Alih-alih menjadi mesin pemerataan, konsentrasi investasi tersebut berisiko memperlebar jurang ekonomi antara wilayah yang menerima investasi besar dengan wilayah yang tertinggal.

Menurut Paidi, temuan ini bukan berarti investasi asing harus dibatasi, melainkan perlu diarahkan ulang. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong investasi ke sektor padat karya dan wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan benar-benar dirasakan secara merata, bukan hanya terkonsentrasi di kawasan-kawasan yang sudah maju.

Dari temuan tersebut, penelitian Paidi menawarkan arah kebijakan yang lebih tajam dibanding sekadar imbauan umum untuk "memperluas akses keuangan". Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya, disarankan untuk lebih diarahkan dengan skema penjaminan kredit khusus bagi provinsi-provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi agar benar-benar menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan terbawah. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, penelitian ini juga merekomendasikan agar perluasan fintech dan layanan agent banking seperti Laku Pandai diprioritaskan dibandingkan pembangunan kantor cabang bank secara fisik karena dinilai lebih efisien menjangkau wilayah terpencil. Selain itu, proyek investasi asing berskala besar disarankan untuk diwajibkan membangun keterkaitan rantai pasok dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitarnya, alih-alih beroperasi sebagai kantong ekonomi yang terpisah dari masyarakat lokal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pengembangan sektor keuangan, tetapi juga dapat menjadi salah satu kebijakan strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah di Indonesia. Dengan dukungan pembangunan manusia yang lebih merata dan kebijakan investasi yang lebih inklusif, pemerataan kesejahteraan diharapkan dapat dicapai secara lebih berkelanjutan.

Paidi turut menekankan bahwa temuannya memiliki korelasi statistik yang kuat dari data sembilan tahun terakhir, namun bukan berarti hubungan sebab-akibat yang berlaku mutlak di setiap kondisi. Ia mendorong penelitian lanjutan untuk menguji kemungkinan adanya titik ambang batas. Misalnya, apakah inklusi keuangan baru benar-benar efektif menurunkan ketimpangan setelah kualitas sumber daya manusia suatu daerah mencapai level tertentu, serta perbandingan mekanisme antara Indonesia bagian barat dan timur yang memiliki karakteristik infrastruktur keuangan yang berbeda.

Riset ini menjadi salah satu bukti nyata bagaimana kajian akademik dari FEB USU tidak berhenti pada tataran teori, melainkan menawarkan basis empiris yang dapat langsung menjadi rujukan bagi perumus kebijakan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.