Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan multidimensi yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan, keberlanjutan ekosistem, dan penyediaan jasa lingkungan.

Meningkatnya suhu global, perubahan pola curah hujan, kejadian cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta degradasi ekosistem telah memengaruhi produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sekaligus meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap krisis pangan dan bencana ekologis.

Dalam konteks ketahanan pangan, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas komoditas pangan akibat terganggunya musim tanam dan meningkatnya serangan hama serta penyakit, tetapi juga mengancam stabilitas pasokan pangan, distribusi, dan akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan bergizi.

Oleh karena itu, ketahanan pangan harus dipandang sebagai bagian dari ketahanan ekosistem, di mana keberlanjutan sumber daya alam menjadi fondasi utama bagi sistem produksi pangan nasional.

Forum menekankan bahwa ekosistem hutan memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas iklim dan mendukung ketahanan pangan melalui berbagai jasa lingkungan yang dihasilkannya.

Hutan berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon, pengatur siklus hidrologi, pelindung daerah aliran sungai, penjaga kesuburan tanah, pengendali erosi, habitat keanekaragaman hayati, serta penyedia hasil hutan bukan kayu yang menjadi sumber pangan, obat-obatan, dan mata pencaharian masyarakat.

Degradasi hutan dan alih fungsi lahan tidak hanya meningkatkan emisi gas rumah kaca, tetapi juga menurunkan kapasitas ekosistem dalam menyediakan jasa lingkungan yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan.

Sarasehan juga menyoroti pentingnya solusi berbasis alam (Nature-based Solutions) sebagai pendekatan yang mampu menjawab tantangan perubahan iklim secara simultan.

Pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi lahan kritis, restorasi gambut dan mangrove, konservasi keanekaragaman hayati, serta pengembangan sistem agroforestri dinilai mampu meningkatkan penyerapan karbon, memperbaiki kualitas lingkungan, menjaga ketersediaan air, sekaligus meningkatkan produktivitas lahan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan memperkuat ketahanan sosial-ekologis di tingkat lokal maupun nasional.

Forum turut menegaskan bahwa penguatan kebijakan berbasis sains harus menjadi landasan dalam penyusunan strategi pembangunan. Pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, penginderaan jauh, sistem informasi geospasial, dan analisis data iklim perlu dioptimalkan untuk memantau kondisi hutan, memprediksi risiko bencana, mengukur stok karbon, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media menjadi faktor penting dalam mempercepat implementasi inovasi menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Dari perspektif akademisi, perubahan iklim harus dipandang sebagai peluang untuk mentransformasi arah penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan tinggi perlu memperkuat riset transdisipliner yang mengintegrasikan kehutanan, pertanian, lingkungan, ekonomi, teknologi, dan kebijakan publik untuk menghasilkan solusi yang aplikatif.

Penelitian tidak hanya diarahkan pada publikasi ilmiah, tetapi juga pada inovasi yang dapat diadopsi oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, seperti model agroforestri adaptif, rehabilitasi lanskap berbasis masyarakat, sistem peringatan dini kebakaran hutan, teknologi pemantauan karbon, serta pengembangan bioekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu.

Selain menghasilkan inovasi, perguruan tinggi perlu berperan sebagai penyedia bukti ilmiah (science-based policy) dalam mendukung penyusunan kebijakan nasional mengenai ketahanan pangan, pengelolaan hutan, dan adaptasi perubahan iklim.

Melalui kolaborasi yang kuat antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, hasil Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 diharapkan mampu menjadi pijakan dalam membangun sistem pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem, meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, dan memastikan tersedianya jasa lingkungan bagi generasi mendatang.

*Penulis adalah Prof. Dr. Arida Susilowati S.Hut., M.Si merupakan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU)