HUMAS USU - Fakultas Keperawatan (FKep) Universitas Sumatera Utara (USU) mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) tahun 2022, setelah sebelumnya berhasil meraih penghargaan dari Kemendikbud-ristek atas keberhasilan membangun ZI WBK tahun 2021. Hal itu disampaikan oleh Dekan FKep Dr. Dudut Tanjung, SKp, M.Kep, Sp.KMB dalam penyelenggaraan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Aula FKep USU, Kamis (17/03/2022).

Dekan FKep mengatakan, strategi yang dilakukan FKep untuk mencapai ZI-WBK adalah melakukan konsolidasi dengan tim di FKep dan berkoordinasi dengan pimpinan univeritas. Kegiatan tridarma di FKep juga disinkronkan dengan program ZI-WBK dari Kemenpan-RB.

“Pembangunan ZI WBK di FKep sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja dan pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta mencapai tujuan internal FKep USU,” ujar dekan.

Ia menuturkan bahwa penilaian ZI WBK ini meliputi dua hal utama, pelayanan FKep yang bebas dari KKN, serta pelayanan publik. Elemen penilaian ini terbagi menjadi enam, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, peningkatan pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas.

“Kita selalu mendorong supaya leading sector di masing-masing elemen ini akan bekerja dengan baik. Amanah ini kita jalankan secara serius dan seimbang dalam operasinya,” tuturnya.

Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendikbud-ristek Yudi Pramudianto, S.Sos., yang merupakan pemateri dalam sosialisasi ini menjelaskan, salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah penguatan intimasi dengan pengguna layanan, baik itu dosen, mahasiswa ataupun alumni.

“Dengan itu penilaian layanan terhadap FKep akan semakin baik, karena penerima layanan yang menilai apakah FKep USU pantas meraih predikat ini,” ucap Yudi.

Ia menambahkan, bukan hanya pimpinan, seluruh lapisan yang terlibat juga perlu memahami bahwa FKep sedang berupaya membangun ZI WBK. Diharapkan seluruh civitas akademika turut mendukung USU khususnya FKep dalam mendapatkan predikat ini.

“Tanpa adanya ZI WBK di FKep pun tak ada korupsi, tetapi ZI WBK perlu dibangun sebagai upaya pengendalian agar ke depannya di FKep benar-benar tidak akan ada lagi korupsi,” pungkasnya.

Author: Bambang Riyanto - Humas

Interviewee: Dr. Dudut Tanjung, SKp, M.Kep, Sp.KMB - Dekan FKep

Photographer: Irsan Mulyadi - Humas