Fakultas Hukum USU Bersama Bappenas Bahas RPJPN dan RPJMN
Fakultas Hukum USU Bersama Bappenas Bahas RPJPN dan RPJMN
Diterbitkan oleh
Bambang Riyanto
Diterbitkan pada
Rabu, 08 Juni 2022
Dalam sambutannya, Dekan FH USU Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum mengatakan bahwa sejak dahulu negara ini menjadi negara hukum yang menganut system founding father. Di masa ini hingga ke depannya hukum dijadikan sebagai penentu arah dan penyokong dalam semua aspek pembangunan negara ini.
HUMAS USU - Fakultas Hukum (FH) Universitas Sumatera Utara (USU) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Background Study yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dalam bidang hukum dan regulasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid di FH USU pada Selasa (07/06/2022).
Dalam sambutannya, Dekan FH USU Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum mengatakan bahwa sejak dahulu negara ini menjadi negara hukum yang menganut system founding father. Di masa ini hingga ke depannya hukum dijadikan sebagai penentu arah dan penyokong dalam semua aspekpembangunan negara ini.
“Kita beruntung karena sudah memakai sistem hukum, sehingga kita bisa mendapatkan keadilan,” ujarnya.
Dekan FH USU juga mengatakan bahwa tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai bila tidak menggunakan hukum yang tepat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan hukum memerlukan diskusi-diskusi yang dihadiri berbagai ahli bidang hukum dan regulasi agar nantinya menghasilkan sebuah pemikiran yang baik untuk pembangunan negeri ini.
“Saya berharap mereka yang memiliki keahlian dibidang hukum bisa Bersama-sama memberikan kontribusi dalam persoalan-persoalan yang dibahas,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Hukum dan Regulasi R.M Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LLM. mengatakan bahwa kegiatan ini akan membahas tiga isu hukum yang sangat penting dan berpengaruh yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi, pembaharuan system hukum pidana nasional dan penguatan akses terhadap keadilan dengan berbagai permasalahan strategis yang meliputinya.
“Kegiatan ini dilakukan untuk bisa mengetahui persoalan-persoalan apa saja yang sedang di hadapi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan cara diskusi di kegiatan FGD Background Study. Maka dari, perlu partisipasi dari civitas untuk menyampaikan pendapatnya dan solusinya. Saya berharap bisa mendapatkan masukan terkait pembangunan hukum di negeri ini,” tuturnya.
Author: Bambang Riyanto - Humas
Interviewee: Dr Muryanto Amin, SSos, MSi - Humas
Photographer: Irsan Mulyadi - Humas
