MEDAN-HUMAS USU: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar Orasi Ilmiah bertajuk “Pemerintahan Digital dan Masa Depan Tata Kelola Perkotaan” di Aula Serbaguna FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari perayaan Dies Natalis ke-46 FISIP USU yang membahas pentingnya perkembangan teknologi digital dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan perkotaan.

(Foto: Amri Affandi Simatupang)

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, dan Sistem Informasi USU, Prof. Dr. Muhammad Arifin Nasution, S.Sos., M.SP., menyampaikan bahwa tema orasi ilmiah tersebut sangat relevan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, teknologi digital telah mengubah cara pemerintah memberikan pelayanan, menyusun kebijakan, serta berinteraksi dengan masyarakat.

“Digitalisasi pemerintahan bukan sekadar memindahkan layanan konvensional ke dalam platform digital. Lebih dari itu, pemerintah digital menuntut perubahan mendasar dalam cara berpikir, budaya kerja, sistem pengambilan keputusan, serta pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat.” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung perkembangan pemerintahan digital. Menurutnya, universitas tidak hanya menjadi tempat untuk mempelajari perubahan, tetapi juga perlu memberikan kontribusi melalui penelitian, inovasi, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

(Foto: Amri Affandi Simatupang)

“Universitas tidak boleh hanya menjadi pengamat perubahan, tetapi harus tampil sebagai bagian dari solusi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, serta rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.” ujarnya.

Wali kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital berlangsung sangat cepat. Ia menilai pemerintah harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang semakin membutuhkan kemudahan dan kecepatan.

“Perubahan sekarang begitu cepat. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Setiap hari, bahkan setiap detik, selalu ada perubahan. Sehingga kita harus adaptif. Pemerintah juga harus adaptif di dalam dunia digital.”jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa perkembangan digital harus diikuti dengan perubahan pola pikir dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan yang dapat dipercaya, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Pemerintah tidak boleh diam diri dan hanya berpangku tangan. Masyarakat sekarang menginginkan hal-hal yang akuntabel, bisa dipercaya, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan" ujarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Medan membuka ruang bagi mahasiswa untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan inovasi digital. Ia menyebutkan bahwa hasil penelitian dan gagasan mahasiswa dapat disampaikan kepada pemerintah untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari kebijakan maupun program yang akan dijalankan.

“Bisa sekali, bahkan kami membuka hal tersebut. Riset-riset masyarakat itu bisa diserahkan kepada kami dan bahkan bisa kita implementasikan di pemerintahan. Jadi, kebijakan-kebijakan ke depan itu bisa dilaksanakan.” tambahnya.

Rico Tri Putra Bayu Waas juga mengajak mahasiswa untuk tidak bersikap apatis terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ia berharap mahasiswa dapat mengambil bagian dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki, tanpa harus menjadi seorang politisi.

“Turut serta. Kami juga membebaskan, kami tidak menuntut harus menjadi politisi. Yang penting semuanya berkontribusi dalam pembangunan. Jauhi pikiran apatis. Kita sama-sama membangunnya.” ujarnya.

Kegiatan orasi ilmiah ini diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran gagasan antara pemerintah dan sivitas akademika, khususnya dalam membahas perkembangan teknologi digital serta peran mahasiswa dalam mendukung tata kelola pemerintahan perkotaan yang lebih baik.