HUMAS USU – Universitas Sumatera Utara (USU) melalui Sekolah Pascasarjana Magister Manajemen Properti dan Penilaian serta Pusat Unggulan Iptek (PUI) Manajemen Aset USU menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk “Sinergi Pemerintah, Akademisi, dan Praktisi dalam Transformasi Pengelolaan dan Penilaian Aset Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” pada Jumat (05/12/2025) secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini menjadi wadah diskusi strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola aset dan mengoptimalkan potensi fiskal daerah melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan profesi penilaian.

Acara dibuka oleh Rektor USU yang diwakili oleh Direktur Sekolah Pascasarjana, Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D. Dalam sambutannya, Prof. Sabrina menegaskan komitmen USU untuk terus menjadi mitra strategis dalam pengembangan praktik pengelolaan aset yang inovatif dan berkelanjutan.

“USU senantiasa berupaya menghadirkan ekosistem akademik yang mendorong sinergi antara pemerintah, sektor profesional, dan perguruan tinggi. Melalui dialog ilmiah seperti ini, kita membangun model pengelolaan aset yang bukan hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan,” ujar Prof. Sabrina.

Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, S.T., M.Ec.Dev., M.H., turut memberikan pandangan mengenai penguatan tata kelola aset di tingkat nasional maupun daerah.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan profesi penilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan mendukung pembangunan ekonomi yang sehat,” ungkapnya.

Sebagai narasumber utama, Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si., Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, menjelaskan bahwa pengelolaan aset daerah yang optimal dapat menjadi solusi strategis dalam memperkuat ketahanan fiskal.

“Kondisi fiskal daerah menuntut kreativitas dalam mencari sumber pembiayaan alternatif. Aset daerah bukan sekadar inventaris, melainkan modal strategis yang jika dikelola secara profesional dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian fiskal,” jelasnya.

Narasumber kedua, Dr. Badikenita Putri Sitepu, S.E., M.Si., Ketua Komite II DPD RI, menegaskan perlunya transformasi pengelolaan aset sebagai upaya memperluas ruang fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

“Optimalisasi aset daerah merupakan langkah konkret memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian daerah. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci membangun kebijakan keuangan daerah yang responsif, adaptif, dan berkeadilan,” tegasnya.

Selain sesi paparan, webinar ini juga menghadirkan diskusi panel yang membahas praktik terbaik pengelolaan aset di berbagai daerah, termasuk peluang integrasi teknologi dalam pengawasan dan penilaian aset publik.

Melalui kegiatan ini, USU berharap terbentuk sinergi berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, dan praktisi dalam mendorong pengelolaan aset daerah yang kompetitif dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan aset tidak hanya menjadi aspek teknis, tetapi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan kemandirian fiskal nasional,” tutup Prof. Sabrina.