HUMAS USU – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Advokasi Penguatan Pembangunan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Sumatera Utara.

Kegiatan penandatanganan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Jumat (7/11/2025) malam, dengan suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi. Turut hadir pula pimpinan dua perguruan tinggi besar di Sumatera Utara, yaitu Universitas Sumatera Utara (USU) yang diwakili oleh Rektor Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur H. Surya, B.Sc. menyampaikan apresiasi kepada KemenPPA atas kerja sama yang telah terjalin. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, melalui program pemberdayaan yang sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Pemprov Sumut berupaya memastikan setiap perempuan dan anak memiliki akses yang setara terhadap pembangunan dan perlindungan. Kerja sama ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat ekosistem pembangunan yang berkeadilan dan inklusif,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Pemprov Sumut mencatat berbagai capaian positif, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi 91,50 poin serta penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menjadi 0,399. Hingga Oktober 2025, tercatat 1.444 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sedang ditangani bersama UPTD PPA serta lembaga terkait.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi langkah dan komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi multipihak, termasuk perguruan tinggi, dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berpihak pada kelompok rentan.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi dengan daerah dan perguruan tinggi sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tutur Menteri Arifah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Arifah juga memperkenalkan sejumlah program prioritas KemenPPA, di antaranya Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai pengembangan dari Desa Ramah Perempuan dan Anak, perluasan layanan SAPA 129 untuk mempercepat penanganan kasus kekerasan, serta penguatan sistem data nasional perempuan dan anak sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cendera mata dan sesi foto bersama antara jajaran Pemprov Sumut, KemenPPA, dan perwakilan perguruan tinggi.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan Sumatera Utara dapat menjadi provinsi yang unggul, maju, dan berkelanjutan, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan serta anak. USU turut menyatakan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung penguatan kapasitas kelembagaan dan kajian akademik yang berorientasi pada pembangunan manusia berkeadilan gender di Indonesia.