HUMAS USU - Universitas Sumatera Utara (USU) melalui Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Penelitian Terpadu (UPT Lab Terpadu) bersama Biro Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan (BEPP) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peralatan dan Standar Biaya Khusus (SBK) Tarif Pengujian Laboratorium.
Berlangsung di Ballroom Hotel Grandhika, pada Selasa )28/10/2025).

Kepala UPT Lab Terpadu USU, Dr. Ir. Rahmi Karolina, S.T., M.T., IPM., GP., menjelaskan bahwa goal utama dari kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini adalah mendorong laboratorium di USU untuk meraih sertifikasi terakreditasi ISO.

"Kami mengharapkan makin banyak laboratorium di lingkungan Universitas Sumatera Utara itu yang mendapatkan ISO, baik ISO 9001 untuk manajemen laboratoriumnya juga, maupun yang paling penting, ya, 17025 untuk laboratorium, gitu," ujar Dr. Rahmi.

Lebih lanjut, Dr. Rahmi mengungkapkan bahwa untuk mendukung pelayanan laboratorium yang lebih mudah dan efisien, pihaknya akan segera meluncurkan sistem informasi laboratorium yang diberi nama ELA. Sistem ini dirancang untuk memastikan pelayanan laboratorium lebih transparan dan akuntabel.

Standar ideal SOP menurut ketentuan akreditasi, seperti ISO 17025, harus sinkron dengan proses bisnis yang ada di laboratorium dan memenuhi persyaratan klausul standar. Achmad Tirmizi Hutasuhut, ST., MM, Presiden Direktur PT. QIMS Intrasindo, menegaskan bahwa SOP juga harus berbasis manajemen risiko.

"Aspek yang diperhatikan sebelum menyusun SOP itu memang harus dipahamin dulu output apa yang mau dihasilkan dari proses itu. Dan kemudian bagaimana risiko-risiko yang harus dikendalikan," jelas Achmad Tirmizi.

Hubungan antara efektivitas penggunaan peralatan dengan tarif pengujian yang berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan output yang berkualitas. Menurut Nurrahmadayeni, M.Kom., pemanfaatan sumber daya, termasuk peralatan, secara efektif akan meningkatkan kapasitas universitas, baik untuk kebutuhan pendidikan, penelitian, maupun layanan.

“FGD ini menjadi titik awal untuk merancang SOP agar output layanan komersil dapat dihasilkan secara optimal,” tuturnya.

Dari sisi keuangan universitas, Kepala Subbagian Verifikasi Dana Masyarakat pada Biro Keuangan USU, Rafika Suryani, S.Kom., M.H., melihat kegiatan ini sebagai potensi penerimaan tambahan selain UKT. Pihak Biro Keuangan berkomitmen untuk mendukung seluruh pelaksanaan tarif pengujian, sambil memastikan hak-hak mahasiswa dalam UKT untuk penggunaan lab harus dipisahkan agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan.

"Kami juga bersemangat mendapatkan tambahan selain UKT," kata Rafika.