HUMAS USU - Universitas Sumatera Utara (USU) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan Massal Aktivasi Akun Coretax dan Kode Otorisasi di Digital Learning Center Building lt. 8 USU, pada Kamis (10/12/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh para sivitas akademika di lingkungan USU.

Wakil Rektor II USU, Dr. Muhammad Arifin Nasution, S.Sos., M.SP., menyampaikan apresiasi terhadap DJP Sumut I yang telah hadir untuk memberikan edukasi langsung kepada sivitas akademika USU. Beliau menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban pribadi setiap warga negara, dan setiap persoalan perpajakan seseorang dapat berdampak kepada institusi tempatnya bekerja.

“Pajak ini adalah kewajiban Bapak dan Ibu secara pribadi, dan persoalan pajak itu akan berkaitan dengan institusi,” tegasnya.

Wakil Rektor II juga menjelaskan bahwa masih banyak dosen dan tenaga kependidikan yang menghadapi kendala dalam pelaporan pajak, termasuk penggunaan formulir A1 dan A2 serta ketidaksinkronan administrasi. Ia berharap kegiatan sosialisasi ini membantu meminimalisir kesalahan pelaporan dan meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungan USU.

“Sosialisasi ini membantu kita memastikan tidak ada lagi kesalahan pelaporan, seperti perbedaan data A1 dan A2 atau kendala lain yang pernah terjadi. Dengan pendampingan DJP, USU berharap seluruh proses perpajakan di lingkungan universitas semakin tertib dan sesuai ketentuan.” harapnya.

Dr. Arridel Mindra selaku Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat, khususnya sivitas akademika USU, terkait implementasi penuh Coretax pada tahun pajak 2025. Beliau menegaskan bahwa mulai tahun depan seluruh wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan SPT melalui Coretax, sehingga aktivasi akun menjadi syarat mutlak.

“Mulai tahun depan, SPT tahunan orang pribadi itu sudah harus melalui aplikasi Coretax,” ujarnya.

Dr. Arridel Mindra menjelaskan bahwa Coretax bukan sekadar aplikasi, melainkan lompatan besar menuju administrasi perpajakan yang modern, transparan, dan handal. Ia menyebut Coretax sebagai akun resmi wajib pajak di dunia perpajakan, yang memuat seluruh hak dan kewajiban secara digital. Beliau juga menyoroti berbagai kendala yang sering terjadi, seperti email yang tidak aktif, nomor ponsel yang sering berubah, hingga tantangan literasi digital bagi dosen-dosen senior yang belum familiar dengan aplikasi digital.

“Sebagian dosen senior belum terbiasa dengan langkah-langkah digital ini. Karena itu kami datang langsung untuk membantu aktivasi. Kami yakin di kampus ini tidak akan ada masalah asalkan semua mau dan siap diaktivasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kepala KPP Madya 2 Medan, Roni Johannes Purba, menambahkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran besar dalam mempercepat literasi perpajakan digital. Maka dari itu, beliau menilai USU dapat menjadi pusat penyebaran informasi mengenai pajak, mengingat tenaga pendidik USU memiliki jaringan akademik yang luas

"USU bisa menjadi pusat penyebaran informasi pajak karena dosen dan tenaga pendidik USU memiliki jaringan akademik yang luas," tambahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sumut I USu, Lusi Yuliani, menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin DJP untuk memperluas edukasi perpajakan digital. Beliau menyebutkan nantinya sosialisasi akan terus diadakan dan diperluas penyebarannya sampai ke ruang publik yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

"Sosialisasi akan terus diperluas ke kampus maupun ruang publik agar informasi perpajakan berbasis digital dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas," katanya.