Pendidikan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya diposisikan sebagai urusan sekolah, tetapi juga sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia. Berbagai persoalan pendidikan, seperti sekolah rusak, ketimpangan akses, kualitas guru, literasi digital, gizi anak, kekerasan di sekolah, hingga ketidaksesuaian lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, perlu dijawab melalui kebijakan yang saling terhubung dan berorientasi jangka panjang. Berdasarkan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026, permasalahan pendidikan di Indonesia pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan akses masuk sekolah, tetapi juga menyangkut mutu lingkungan belajar yang diterima peserta didik. Ketimpangan fasilitas pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar, wilayah miskin, dan daerah terdampak bencana, menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi agenda strategis nasional. Kebijakan revitalisasi satuan pendidikan, penguatan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah, serta pengembangan Sekolah Rakyat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya tersedia, tetapi juga layak, bermutu, dan berpihak kepada kelompok rentan. Peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kondisi kesehatan fisik, psikologis, dan sosial peserta didik. Program Makan Bergizi Gratis menjadi intervensi penting karena kesiapan belajar anak sangat dipengaruhi oleh status gizi dan kesehatan tubuhnya. Pendidikan yang bermutu juga menuntut hadirnya sekolah yang aman secara emosional, bebas dari perundungan, perpeloncoan, kekerasan, dan praktik non-edukatif. Penguatan MPLS Ramah, regulasi larangan kekerasan di sekolah, serta peningkatan kapasitas guru BK dalam literasi kesehatan mental dan Pertolongan Pertama Psikologis menunjukkan bahwa sekolah mulai diposisikan bukan hanya sebagai ruang transfer ilmu, tetapi juga sebagai ekosistem perlindungan dan tumbuh kembang anak. Pendidikan tinggi menghadapi tantangan utama berupa keadilan akses dan pengembangan talenta unggul. Biaya kuliah yang masih menjadi hambatan bagi keluarga kurang mampu perlu dijawab melalui penguatan KIP Kuliah, beasiswa, serta dukungan pembiayaan studi lanjut seperti LPDP. Sekolah Garuda dan Sekolah Garuda Transformasi dapat dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperluas kesempatan peserta didik berprestasi dari berbagai daerah agar memperoleh pembinaan akademik yang lebih sistematis dan berdaya saing global. Kebijakan ini penting agar pembangunan sumber daya manusia tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok sosial ekonomi tertentu. Arah kebijakan pendidikan pada era Presiden Prabowo, sebagaimana dikutip dari buku Solusi Presiden Prabowo Subianto: Presiden Solusi, menunjukkan pergeseran paradigma dari pendidikan sebagai rutinitas administratif menuju pendidikan sebagai instrumen pembangunan manusia, keadilan sosial, dan ketahanan bangsa. Program sekolah layak, bantuan pendidikan, perbaikan gizi, sekolah aman, penguatan kesehatan mental, pendidikan tinggi inklusif, serta pengembangan talenta unggul merupakan fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter. Tantangan ke depan terletak pada kemampuan memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, berbasis data, terukur dampaknya, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa, guru, keluarga, dan masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini paling tertinggal dalam akses pendidikan bermutu. Strategi pendidikan pada era Presiden Prabowo diarahkan untuk menggeser pendidikan dari sekadar rutinitas sekolah menjadi instrumen pembangunan manusia, keadilan sosial, dan ketahanan bangsa. Solusi yang sudah dijalankan mencakup sekolah layak, bantuan pendidikan, digitalisasi, peningkatan kualitas guru, Makan Bergizi Gratis, sekolah aman, pendidikan inklusif, Sekolah Garuda, serta penguatan vokasi. Keberhasilan program tersebut perlu diukur melalui ketepatan sasaran, pemerataan manfaat, serta perubahan nyata yang dirasakan oleh siswa, guru, dan masyarakat di daerah. Perspektif akademik memandang persoalan pendidikan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, kurikulum, dan teknologi pembelajaran, tetapi juga menyangkut kesiapan mental, karakter, serta ketahanan psikososial peserta didik. Anak yang hadir ke sekolah dalam kondisi lapar, mengalami kecemasan, menjadi korban perundungan, atau berada dalam tekanan sosial-ekonomi keluarga tentu tidak dapat mengikuti proses belajar secara optimal. Kebijakan pendidikan yang menyentuh aspek gizi, pemerataan akses, kesehatan mental, serta perlindungan anak merupakan langkah penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan produktif. Berbagai kebijakan pada era pemerintahan Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, Sekolah Rakyat, peningkatan kesejahteraan guru, serta penguatan pendidikan inklusif, dapat dipandang sebagai upaya strategis untuk menjawab masalah mendasar pendidikan nasional. Program-program tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari faktor kesehatan, ekonomi keluarga, kualitas tenaga pendidik, serta lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Efektivitas kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, ketepatan sasaran, pengawasan yang transparan, dan pemerataan manfaat hingga ke daerah terpencil serta kelompok rentan. Kerangka pembangunan jangka panjang menuntut pendidikan Indonesia diarahkan bukan hanya untuk menghasilkan peserta didik yang unggul secara akademik, tetapi juga sehat secara psikologis, berkarakter kuat, adaptif, dan memiliki daya tahan menghadapi perubahan zaman. Sekolah idealnya menjadi ruang yang aman, humanis, inklusif, dan membahagiakan, bukan sekadar tempat transfer ilmu atau tekanan capaian akademik. Kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan jiwa menjadi sangat penting agar pendidikan benar-benar menjadi fondasi strategis menuju Indonesia Emas 2045. Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked., Sp.KJ, Subsp.B.P(K) Guru Besar Fakultas Kedokteran USU Insight dari Sarasehan Kebangsaan Kovensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026.