HUMAS USU - Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) bersama Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Outlook Administrasi dan Kebijakan Pajak Tahun 2026” pada Senin (15/12/2025) di Ruang Teater dan Rapat FISIP USU. Kegiatan ini menjadi bagian dari kolaborasi strategis KMDT–USU dalam mendukung pengembangan kebijakan publik dan peningkatan literasi perpajakan di Sumatera Utara.

Dekan FISIP USU, Dr. Hatta Ridho S.Sos., MSP, menyampaikan bahwa kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memperkuat arah kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi daerah.

“Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memperkuat arah kebijakan fiskal dan mendorong pembangunan ekonomi Sumatera Utara secara berkelanjutan,” ujar Dr. Hatta

Ia menilai KMDT berperan sebagai ruang berkumpulnya para pakar lintas bidang yang dapat mendorong kemandirian ekonomi, termasuk melalui pengembangan sektor pariwisata serta pembangunan infrastruktur fisik dan sosial berbasis keberagaman budaya.

Ketua Umum DPR KMDT, St. Edison Manurung S.H., M.M menambahkan bahwa Sumatera Utara memiliki posisi strategis dalam perumusan Outlook Perpajakan Indonesia 2026. Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan menuntut kontribusi pemikiran yang komprehensif agar sistem perpajakan mampu mendukung program nasional secara berkelanjutan.

“Sumatera Utara punya peran penting dalam memberikan kontribusi pemikiran untuk arah kebijakan perpajakan nasional ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, KMDT juga menyalurkan bantuan sosial dari donasi mandiri sebagai wujud kepedulian dan semangat gotong royong organisasi.

Sementara itu, Ketua Panitia FGD, Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain M.Si menegaskan bahwa pajak masih menjadi penopang utama pembangunan nasional. Ia berharap forum ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kewajiban perpajakan sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adil dan berkelanjutan melalui dukungan bersama seluruh pihak terkait.

“Persoalan pajak merupakan isu strategis yang sangat menentukan keberlangsungan pembangunan nasional, sehingga diperlukan pemahaman dan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk membangun sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan,” ujar Prof. Iskandar Zulkarnain.