Dosen USU Sumbang Pemikiran dalam Pokok-pokok Haluan Negara
Dosen USU Sumbang Pemikiran dalam Pokok-pokok Haluan Negara
Diterbitkan oleh
Bambang Riyanto, S.S., M.Si
Diterbitkan pada
Selasa, 28 Desember 2021
“Salah satu cara mengatasinya adalah sedari dini anak-anak harus dibiasakan dengan computational thinking, yang saat ini sudah menjadi hal lumrah di negara maju,” ujar Baihaqi.
HUMAS USU - Dosen USU menyumbangkan pemikiran dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang membahas Pokok-pokok Haluan Negara terkait dengan Sosial Budaya. Para dosen USU itu adalah Dr. Fotarisman Zaluchu , S.K.M., M.P.H dari FISIP dan Baihaqi Siregar S.Si., MT dari Fasilkom-TI.
Dalam FGD yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra kota Medan, Senin (27/12/2021) itu, Baihaqi Siregar mengatakan, perlu adanya antisipasi bonus demografi agar jangan menjadi bencana demografi.
Generasi saat ini harus disiapkan kapabilitasnya sesuai dengan kebutuhan kerja di masa depan. Apalagi ada isu otomatisasi yang dapat menggerus SDM yang tidak kompeten.
“Salah satu cara mengatasinya adalah sedari dini anak-anak harus dibiasakan dengan computational thinking, yang saat ini sudah menjadi hal lumrah di negara maju,” ujarnya.
Menurut Baihaqi, penggunaan data yang terintegrasi dan tidak redundant perlu dimulai dari level terbawah di masyarakat (kelurahan, lingkungan) dan bersifat bottom-up, tidak top-down seperti saat ini.
“Sehingga keputusan yang dihasilkan pemerintah terasa langsung dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Ia menambahkan, riset berkelanjutan juga akan menghasilkan inovasi yang mampu menjadi barang komersial, memerlukan biaya besar dan waktu lama untuk fokus pada tujuan riset.
“Contoh, di Swiss yang merupakan negara no. 1 di Global Innovation Index 2021, mampu mengeluarkan nilai 60M untuk 1 proposal riset. Singapura menyiapkan Rp. 3000T dana untuk inovasi,” tutur Baihaqi.
Sebagai informasi, kegiatan FGD ini dimaksudkan untuk menggali secara lebih mendalam mengenai pembangunan bidang sosial dan budaya dalam pencapaian Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Hasil dari FGD ini menjadi Rekomendasi Badan Pengkajian MPR mengenai arah kebijakan pembangunan sosial dan budaya dalam Pokok-Pokok Haluan Negara,” kata Baihaqi.
Author: Bambang Riyanto - Humas
Interviewee: Baihaqi Siregar - Dosen USU
Photographer: Humas - Humas
