• USU International Open Karate Champhionship
    USU International Open Karate Champhionship
  • Dies Natalis Universitas Sumatera Utara
    Dies Natalis Universitas Sumatera Utara
  • QS Rating USU Memperoleh Bintang 3
    QS Rating USU Memperoleh Bintang 3
  • Ucapan Terima Kasih Rektor Atas Akreditasi  Universitas Sumatera Utara
    Ucapan Terima Kasih Rektor Atas Akreditasi Universitas Sumatera Utara
  • TALENTA
    TALENTA
  • Tata Nilai Utama BINTANG
    Tata Nilai Utama BINTANG
  • Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Untuk Universitas Sumatera Utara
    Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Untuk Universitas Sumatera Utara

MEDAN – HUMAS USU : Delegasi Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum (PLHBH) LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan kunjungan ke Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (5/3). Kunjungan tersebut diterima oleh Dekan Fakultas Hukum USU Prof Dr Budiman Ginting, SH, M Hum, Kepala Kantor Urusan Hukum USU Prof Syafruddin Kalo, SH, Kepala Kantor Humas, Protokoler dan Promosi Elvi Sumanti, ST, M Hum, Kabag Tata Usaha Suharti dan jajarannya, di Ruang Senat Akademik Gedung Biro Pusat Administrasi USU lt 2. Delegasi terdiri dari Kepala PLHBH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Afwan Faizin, MA, Koordinator Layanan Humas Dr Alfitra, SH, MH, Koordinator Bantuan Hukum Ali Mansur, MA, serta staf PLHBH Fitriyani, SH, MH dan Gianti, SE.

DSC 6131

 

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Benchmarking Lembaga Mediasi serta Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum (PLHBH) LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  Kepala PLHBH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Afwan Faizin, MA, mengatakan, bahwa universitas mereka baru saja sebulan belakangan membentuk Pusat Mediasi. Mereka ingin membesarkan lembaga tersebut dan belajar serta mencari informasi terkait hal itu dari perguruan tinggi yang telah lebih dahulu memilikinya. Tentu saja dalam kaitan tersebut, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lebih mengedepankan pembelajaran dari Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, yang salah satunya adalah USU.

 

DSC 6126

 

“Kami ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait Pusat Mediasi yang sudah terakreditasi, sehingga bisa membuat pelatihan mediator yang bersertifikat,” kata Afwan.

Koordinator Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali Mansur, MA, menambahkan, bahwa UIN SHJ dan USU selama ini telah menjalin hubungan yang sangat akrab dan lama. Untuk itulah UIN SHJ menjatuhkan pilihannya kepada USU. Terlebih karena USU saat ini dipimpin oleh rektor yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang hukum. Ia juga menambahkan bahwa mereka sangat sering berkomunikasi dengan Rektor USU. 

 

“Dari sisi hukum, UIN masih memiliki banyak kelemahan. Sehingga kedatangan kami hari ini secara spesifik memang untuk belajar mediasi. Pengembangan mediasi di UIN sebenarnya sudah lumayan lama. Awal tahun lalu bahkan sudah ada lembaga resmi, namun belum terakreditasi. Lembaga ini punya posisi strategis. Tidak saja untuk mahasiswa hukum, namun juga psikologi dan bidang ilmu potensi konflik lainnya,” kata Ali Mansur.

 

DSC 6119

 

Kepala Kantor Urusan Hukum USU Prof Syafruddin Kalo, SH, menyambut baik kedatangan delegasi UIN SHJ dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada USU sebagai tempat bertukar informasi. Sementara Dekan Fakultas Hukum USU Prof Dr Budiman Ginting, SH, M Hum, menambahkan bahwa pelatihan mediasi sudah banyak dilakukan USU dengan Mahkamah Agung. USU juga sering melakukan diklat yang pesertanya tidak hanya orang hukum.

 

Selain itu, Prof Budiman juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung selaku Pembina peradilan di Indonesia, kerap kali masih setengah hati dalam menjalankan perannya. Sehingga mediator bersertifikat seringkali tidak bisa leluasa melaksanakan fungsinya karena tidak ada insentif.

 

“Seharusnya ada bantuan dari Kementerian Hukum dan HAM berupa biaya transportasi bagi para mediator. Dengan begitu program bisa berjalan dengan baik. Bukan dengan memfungsikan hakim sebagai mediator, sementara beban kerja mereka sudah sangat berat. Khususnya hakim yang bertugas di Pengadilan Agama. Padahal yang terbaik untuk penyelesaian sebuah masalah adalah dengan menempuh jalan musyawarah mufakat,” papar Prof Budiman.

 DSC 6135

 

Sekretaris Kantor Urusan Hukum, Yusrin, SH, M Hum, menambahkan bahwa mediasi bisa dilakukan oleh siapa saja, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah digariskan dalam undang-undang. Hal itu ditegaskan melalui Pasal 8 UU No 16/2011. Dalam Undang-Undang tersebut telah ditetapkan persyaratannya yang meliputi: berbadan hokum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum.

 

Diskusi  terkait Pusat Mediasi tersebut berlangsung akrab hingga tengah hari. Kunjungan ditutup dengan penyerahan cenderamata, berfoto dan makan siang bersama. Dilanjutkan dengan kunjungan keliling Fakultas Hukum USU dan beberapa lembaga pelengkap lainnya yang ada di lingkungan USU. (Humas)  

PetaIkonikUSU